WARTAKINIAN.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung menanggapi Positif pernyataan Pj. Walikota Bekasi, Gani Muhamad terkait pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 yang tidak keluar dari jalur regulasi dan juga menjamin tidak adanya titip-titipan penerimaan siswa baru disekolah.
Ia menyebut memang seharusnya tidak ada titipan siswa baru, karena setiap siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
"Memang tidak ada titipan didalam penerimaan siswa baru, kenapa?, setiap anak bangsa punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena itu adalah tanggung jawab pemerintah dan harus bisa dipastikan, selama proses PPDB nya bisa secara transparan di awasi oleh DPRD,"ujarnya, melalui Whas'up pada Senin (20/05/2024) kepada wartakinian.com.
Yang kedua, kata Dia, pastikan tidak ada pergeseran pada titik koordinat dari jalur prestasi, "syarat minimal jalur aspirasi,"terangnya.
Pria yang akrab disapa IHT ini menjelaskan, bahwa masyarakat Kota Bekasi sangat menginginkan putra putrinya bersekolah di sekolah Negeri dan hal itu, menurutnya, perlu ada sikap dari Pemerintah Kota Bekasi agar anak-anak dapat diterima.
"Disdik harus berani terbuka. Jadi Pemkot Bekasi melalui Disdik bisa memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh calon-calon siswa baru. Intinya bagaimana anak-anak di Kota Bekasi mendapatkan sekolah yang mereka inginkan,"tuturnya.
Politisi asal Partai Gerindra tersebut mengingatkan kepada warga masyarakat Kota Bekasi, tanggal 20 Mei telah dibuka pra pendaftaran siswa baru, oleh karena itu, masyarakat agar tidak ketinggalan informasi mengenai PPDB.
"Ini perlu disampaikan, bagian bagian daripada target untuk dicapai keinginan masyarakat kota bekasi,"katanya.
Ibnu Hajar Tanjung juga meminta proses PPDB diawasi oleh semua stakeholder, seperti DPRD Kota Bekasi, jurnalis di Kota Bekasi, LSM, Ormas. Bahkan seluruh lapisan masyarakat harus ikut mengawasi proses PPDB agar berjalan maksimal.
"Dan seluruh siswa yang ikut PPDB bisa merasakan keadilan seperti termasuk dalam UUD 45 yang menyatakan seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan, dan itu adalah tugas negara,"pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan rakyatbekasi.com, Kamis (16/05/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menghimbau agar seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 tidak keluar dari jalur regulasi yang telah disepakati.
Pj Gani menyebut hal tersebut sebagai bentuk komitmen diri sekaligus menepis stigma siswa titipan dalam hajat tahunan penerimaan siswa sekolah baru.
“Ya ini PPDB artinya kita Pemerintah, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) semua harus komitmen dan konsisten. Agar kita bisa minimalisir potensi-potensi keluar dari aturan atau MOU,” ucap Pj Gani saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya.
Mengingat Pra Pendaftaran PPDB Kota Bekasi akan dibuka 20 Mei 2024 besok, Pj Gani memberikan intruksi kepada pemangku kebijakan di wilayah dapat menjelaskan poin-poin penting dalam rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang pelaksanaan PPDB 2024.
(Red/Dwi)
