WARTAKINIAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,11 persen. Angka ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan I tahun 2024 dan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023. Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/5/2024).
“Nah dengan angka 5,11 persen ini, di negara-negara G20 negara kita di urutan nomor dua setelah Cina, ini angka yang sangat bagus, stabil dan menjadi sorotan dunia, pujian dunia,” katanya.
Namun demikian, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah 12 Mei 2024, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I tahun 2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa (57,70 persen), diikuti oleh Sumatra (21,85 persen), Kalimantan (8,19 persen), Sulawesi (6,89 persen), Bali dan Nusa Tenggara (2,75 persen), serta Maluku dan Papua (2,62 persen).
Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Maluku dan Papua angka 12,15 persen pertumbuhan ekonomi, ini tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah daerah Sulawesi. Artinya bergeliat Maluku dan Papua, kemudian Sulawesi ini bergeliat ekonominya, bukan hanya bergeliat tapi bergerak kencang, Sulawesi 6,35 persen, angka yang cukup bagus. Kemudian Kalimantan 6,17 persen, berikutnya Bali-Nusra itu di angka 5,07 persen," ungkapnya.
Mendagri mengingatkan, dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi. Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.
“Saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi, masyarakat kita [yang] membutuhkan banyak didominasi low class. Politik ini menjadi banyak komoditas dari elite menengah ke atas, tapi masyarakat bawah terutama yang low class mereka lebih peduli kepada masalah urusan-urusan sehari, terutama urusan masalah kebutuhan hidup, pangan, maka ini penting sekali pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
(Puspen Kemendagri/Tio)
