WARTAKINIAN.COM - Akademisi Universitas Islam 45 Bekasi, Dr. M. Harun Al-Rasyid menyatakan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Bekasi dinilai sudah terorganisir. "Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Bekasi merupakan kejadian yang terorganisir dengan baik," ujar Harun Al Rasyid, Ahad (26/5/2024).
Harun menjelaskan, berkaca di beberapa negara yang tingkat ekonominya relatif cukup baik, biasanya kalau kejadian itu berulang terus dan tidak pernah ada kapoknya maka, mungkin ini bagian dari sebuah organisasi kriminal.
"Apalagi maling motor itu layer-nya banyak, ada yang distributor, penadah dan lainnya, dan ini yang paling mudah dan relatif dari sisi safety nya masih kurang sehingga banyak terjadi. Saat ini bukan hanya di Tambun saja kasus kejahatan curanmor tapi juga di Cikarang dan Bekasi juga banyak," imbuhnya.
"Bekasi ini kan daerah terbuka dengan tingkat perkembangan ekonomi relatif cukup baik dibanding kota-kota lainnya, karena lebih baiknya itulah pendapatan masyarakat semakin tinggi. Tetapi disisi lain juga terjadi gap ekonomi, semakin tinggi tingkat urbanisasi maka kebutuhan kaum urban untuk pekerjaan pun semakin sempit maka menimbulkan kriminalitas," terangnya kepada bekasimedia.com.
Menurut Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi ini, kriminalitas tidak bisa dipandang hanya sebatas pada kasus individu.
Konsekuensi dari dampak pembangunan artinya tidak adanya pemerataan pembangunan, masih ada sekelompok orang kesulitan mencari nafkah yang halal sehingga alternatifnya melakukan tindakan kriminalitas.
"Dalam sisi pendidikan saya kira tidak ada pengaruhnya, buktinya yang korupsi tingkat pendidikannya tinggi-tinggi, ini soal low inforcement saja, artinya bagaimana pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum tindakan kriminalitas ini. Saya kira perlu segera didorong untuk bisa lebih optimal lagi," katanya.
Semakin marak artinya tidak sebandingnya aparat penegak kepolisian dengan tingkat kejadian maka perlu adanya penambahan dari sisi jumlah. "Kedua, terkait komitmen penegakkan hukum, kan itu mesti melakukan operasi setiap hari dan tentunya butuh personel banyak untuk melakukan penindakkan."
Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah? "Nah ini kan seolah-olah urusan daerah dan pusat atau vertikal dan horizontal, kepolisian ini urusan pemerintah pusat maka perlu ada kerjasama yang kongkrit antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau kepolisian sifatnya organik dan daerah hanya punya Satpol PP yang kewenangannya juga terbatas."
Mungkin pola beberapa daerah punya kewenangan lebih di kepolisian perlu dipertimbangkan, kan kita di daerah tidak punya kewenangan terhadap kepolisian, anggaran kepolisian pun semuanya berasal dari APBN bukan APBD, oleh karena itu, pemerintah daerah mau tidak mau harus memberikan kontribusi yang kuat dengan menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya
Optimis bisa dituntaskan? "ya bisa saja kalau kebutuhan-kebutuhan kepolisian bisa dipenuhi dari sumberdaya, operasional kan butuh dana yang cukup besar tapi semua itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi, kalau ekonomi bagus maka fasilitas juga bisa disediakan,"
Terakhir, pada akhirnya masyarakat diimbau harus tetap waspada dan juga harus ekstra waspada karena kriminalitas ini juga cukup tinggi. (Red/Denis)
