WARTAKINIAN.COM - Jelang musim kemarau, Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) menghadapi bencana Hidrometerologi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Kamis (25/07/2024).
Berlangsung di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana, peserta rakor terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, TNGC, Perhutani, Damkar, pegiat lingkungan, camat dan desa yang memberikan sumbang saran terkait kemungkinan terjadinya kebakaran hutan serta upaya pencegahannya.
Disampaikan Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, bahwa menimbang hasil prakiraan musim kemarau berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), wilayah Jawa Barat kemungkinan akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu lama dan mengalami curah hujan rendah yang berpengaruh pada ketersediaan air bersih serta menimbulkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Maka di pandang perlu untuk melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi penanganan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kuningan” Ujar Iip.
Dikatakan Iip bahwa berdasarkan data kekeringan pada tahun 2023 periode 16 September sampai dengan 24 Oktober 2023, ada 9 kecamatan, 16 desa dan 5.247kk 13.980 jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih.
Total distribusi air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah oleh BPBD sebanyak 417.000 liter. Kemudian distribusi air bersih dilakukan oleh pihak-pihak lain diantaranya TNI, Polri, PDAM, PMI, Baznas, DT Peduli, NU, Muhammdiyah, dan csr dari BRI, BJB serta pihak lainnya dengan total distribusi air mencapai 1,5 jt liter air bersih.
Sedangkan untuk sebaran kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 periode Bulan Juni sampai dengan Bulan September 2023 di 15 kecamatan 33 desa dengan luas area terdampak sekitar 239 ha.
“Berdasarkan data kejadian di atas, serta hasil monitoring evaluasi pemetaan daerah rawan bencana diperlukan langkah-langkah terpadu, kongkrit, terintegrasi oleh semua pihak terkait untuk memitigasi, meminimalisir potensi dampak dari ancaman bencana yang terjadi pada fase siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan” Papar Iip.
Selanjutnya Iip berharap agar rapat koordinasi hari ini dapat menjadi kesepakatan dan komitmen bersama sehingga menyamakan persepsi dan sinergitas dalam pengurangan risiko bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan secara cepat,tepat, terpadu, dan berkesinambungan.
(Red)
