WARTAKINIAN.COM - Masalah yang melibatkan pedagang kaki lima Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin) Cililitan di DKI Jakarta terkait kenaikan tarif sewa lapak yang dinilai terlalu tinggi akhirnya menemukan titik temu.
Setelah melalui serangkaian pertemuan antara perwakilan pedagang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPKUKM).
Kesepakatan bersama telah tercapai untuk mengatasi persoalan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Pedagang kaki lima sebelumnya mengeluhkan kenaikan tarif retribusi yang diberlakukan oleh Pemerintah yang cukup tinggi dari tarif sebelumnya. Menurut mereka, kenaikan tersebut sangat membebani dan tidak sebanding dengan pendapatan harian yang mereka peroleh saat ini.
Ketua Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Hariyanto mengatakan para pedagang meminta tarif retribusi menjadi 5.000 per hari atau setara dengan 190.000 rupiah sampai dengan 200.000 per bulannya kepada pemerintah.
"Sampai tanggal empat kemarin itu memanggil ketua ketua kelompok sehingga menghasilkan satu kesimpulan bahwa teman teman pedagang itu mengharapkan bantuan dari dinas, mereka mohon agar kita semua kembali kepada retribusi yang lama yaitu retribusi Perda 3 tahun 2012,"ujar Hariyanto, dikutip dari titikkata.id pada Senin (1/07/2024).
"Retribusi itu besarnya bagi yang Rp. 3000 untuk yang terbuka dan bagi yang tertutup semacam kios kios itu Rp. 5000. Mengingat prosesnya memakan waktu sampai satu tahun maka itu harapan kami,"pungkasnya.
Para pedagang kaki lima kini tinggal menunggu keputusan bijak dari pejabat Gubernur DKI Jakarta, Pj Heru Budi Hartono. Namun, kata Hari, jika tidak sesuai harapan maka pedagang akan melakukan aksi di Balai Kota.
Sementara itu, salahsatu pedagang di Loksem Cililitan, Ambran mengatakan, posisi para pedagang saat ini sungguh memprihatinkan, oleh karena itu, ia berharap adanya aturan bijak dari Pemerintah.
"Omset saat ini pun yaa, antara 200 sampai 500 ribu itu udah paling bagus, saat ini turun banget. Kalau jaman tahunnya Presiden SBY itu kita bisa mencapai sejuta lima ratus sehari. Regulasinya harus di perbaiki itu harapan Kami,"pungkasnya.
(Red)
