WARTAKINIAN.COM - Rabu, 10 Juli 2024. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi yang di Nahkodai oleh sahabat Rahbar Ayatullah ini melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Walikota Bekasi.
Para masa aksi tersebut di bawah komando Koordinator Aksi yakni sahabat Wawan Bahry, melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Dimana demonstrasi tersebut atas dasar kekecewaan selama masa kepemimpinan Pj. Raden Gani di Kota Bekasi. Pasalnya selama masa kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi tersebut masih banyak kasus yang belum juga bisa terselesaikan.
Kasus yang sampai hari ini belum juga bisa terselesaikan oleh Pj. Walikota Bekasi meliputi beberapa kasus yakni, pelaksanaan pelayanan serta fasilitas kesehatan, tingkat Kemiskinan, pemutusan kontrak kerjasama antara pasar Kranji dengan PT. ABB, pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, serta banyaknya pembangunan yang menyebabkan adanya indikasi kasus korupsi di dalamnya.
Menurut Koordinator aksi, Wawan Bahry, dirinya berpendapat bahwasannya belum adanya kontribusi dari Pj. Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad selama periode kepemimpinannya. Pasalnya selama periode kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi tersebut masih banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan akan tetapi sampai saat ini juga masih belum dapat terselesaikan.
"Kami turun kejalan pada hari ini merupakan atas dasar kekecewaan kami selama periode kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi, pasalnya masih banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan secara maksimal akan tetapi sampai saat ini Pj. Walikota belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi." ucapnya, Rabu (09/7/2024).
Seharusnya, sambung dicky armanda Jendlap aksi, Pj. Walikota Bekasi bersikap tegas dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang masih ada di Kota Bekasi sampai saat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Bapak Raden Gani Muhamad juga menjabat sebagai Kabiro Hukum Kementrian Dalam Negeri.
"Disini kami semakin kecewa karena Bak Raden Gani Muhammad juga mempunyai jabatan yang penting pada Kementrian Dalam Negeri yakni menjabat sebagai Kabiro Hukum. Akan tetapi beliau belum juga bisa tegas dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus 12 SKPD di Kota Bekasi yaitu, Dinas sosial Dinkes disdagperin disdik disperkimtan dbmsda dishub bapenda dinas lingkungan hidup Dispora RSUD Kota Bekasi hingga persengketaan Revitalisasi Pasar Kranji Baru sampai dengan hari ini. " imbuh Wawan.
Para masa aksi dalam beberapa orasinya pun menyampaikan agar diakhir masa jabatannya, Pj. Walikota Bekasi bisa secara maksimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat Kota Bekasi melalui penyelesaian terhadap beberapa kasus yang ada.
Nanda Ginanjar Selaku Koordinator lapangan pun menyampaikan agar Pj. Walikota Bekasi secara serius dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi, jangan sampai adanya intervensi dari pihak manapun sehingga Pj. Walikota tidak menjalankan tugas nya secara maksimal.
"Kami dengan tegas dan serius mendesak agar Pj. Walikota Bekasi diakhir masa jabatannya bisa secara serius serta fokus dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi ini sendiri. Kami juga mendesak agar Pj. Walikota bisa mengevaluasi kinerja dari seluruh SKPD di Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, dan tanpa takut adanya intervensi dari pihak manapun." pungkasnya.
Ditambah lagi dalam hal ini Pj. Walikota Bekasi yang juga sebagai Kabiro Hukum Kementrian Dalam Negeri bisa secara tegas tanpa adanya pandang bulu menyelesaikan beberapa permasalahan yang menjadi sorotan penting di wilayah pemerintahan Kota Bekasi.
Dalam aksi tersebut juga sempat terjadi gesekan antara masa aksi dengan aparat keamanan. Hal itu disebabkan oleh karena para masa aksi memaksa masuk kedalam untuk menemui Pj. Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad dengan membawa beberapa rangkuman hasil kajian.
(Al-Farizi)
