WARTAKINIAN.COM - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memaparkan bahwa rasio jumlah dokter dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia berkisar 0,47 berbanding 1.000. Tergolong rendah, karena organisasi kesehatan dunia (WHO) mensyaratkan setiap negara memiliki rasio sekurang-kurangnya 1 banding 1.000, seorang dokter dapat melayani 1.000 orang penduduk. Sebagai perbandingan, rasio ketersediaan dokter untuk setiap 1.000 penduduk di Singapura adalah 2,29, Brunei 1,61, dan Malaysia 1,54.
Dengan rasio ketersediaan dokter di Indonesia tersebut, peringkat Indonesia berada di urutan 147 di dunia. Pada tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-9, atau tiga besar dari bawah, hanya sedikit lebih baik dari Kamboja dan Laos. Untuk mencapai jumlah ideal, Indonesia masih kekurangan sekitar 124.000 dokter umum dan 29.000 orang dokter spesialis.
"Solusinya bukan hanya pada memberikan izin praktek kepada dokter asing untuk menutupi kekurangan rasio dokter di Indonesia. Melainkan pemerintah juga harus memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada Fakultas Kedokteran di berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri. Misalnya dengan menempatkan pajak terhadap alat kesehatan tidak masuk dalam kategori pajak barang mewah. Melainkan ada perlakuan khusus, sehingga bisa meringankan beban operasional kampus dan rumah sakit yang pada akhirnya meringankan biaya praktek kuliah sekaligus biaya rakyat jika ingin berobat," ujar Bamsoet dalam acara Angkat Sumpah Dokter ke-55, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), di Kampus UMJ Tangerang Selatan, Kamis (8/8/24).
Hadir antara lain Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Badan Pembina Harian UMJ Prof. Abdul Mu’ti, Rektor UMJ Prof. Ma’mun Murod, Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ dr. Tri Ariguntar Wikaning Tyas, Sp.P.K., Ketua Ikatan Dokter Indonesia Tangerang Selatan dr. H. Fajar Siddiq, Ketua Senat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ dr Agus Sunarto, Sp.O, dan Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ dr. Zainy Hamzah, Sp.BS.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini jumlah lulusan dokter setiap tahun di Indonesia masih tergolong rendah. Sebagai gambaran, setiap tahunnya Indonesia hanya mengeluarkan 2.700 lulusan dokter spesialis. Itu pun distribusinya tidak merata, sebagian besar hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, bahkan hanya ada di kota-kota besarnya saja.
"Untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di Indonesia, pemerintah membuat terobosan melalui Academic Health System (AHS), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSP-PU). AHS merupakan model kerjasama terintegrasi antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan dan/atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, riset Patients Beyond Borders memperlihatkan warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri. Total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai USD 11,5 miliar, 80 persennya dihabiskan di Malaysia.
"Selain karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap. Padahal dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat. Bahkan Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat," pungkas Bamsoet.
(Red)
