• Jelajahi

    Copyright ©
    Sinyal Bekasi

    Iklan

    Komitmen Pemprov Sumut Dalam Mendukung Penuh Program Pemerintah Pusat

    06/08/2024, 11:53 WIB Last Updated 2024-08-06T16:11:27Z

    PENULIS : ADE DWI HIDAYAT

    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    WARTAKINIAN.COM
    – Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung penuh program Pemerintah Pusat guna menuntaskan kemiskinan ekstrem. 


    Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Heritage, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (5/8/2024). 


    Fatoni mengatakan saat ini kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03% pada tahun 2024.


    Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut bulan Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.240.000 jiwa. 


    Sementara Provinsi Sumut mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 % pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41%. 


    Angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaian nasional yang tercatat sebesar 1,12%. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 adalah sebesar 118.420 jiwa atau lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa. 


    Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 19.615 orang sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang. 


    Saat ini Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan guna menghapus kemiskinan ekstrem, di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    PEMERINTAH

    +
    /*]]>*/