masukkan script iklan disini
 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty |
WARTAKINIAN.COM - Proyeksi neraca beras nasional 2024 terkini yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi akan mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang 2024. Hal itu dengan realisasi impor Januari-April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton dan rencana impor Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menilai seharusnya Pemerintah sudah dapat mengantisipasi hal itu. Karena itu, ia meminta pemerintah tingkatkan produksi beras lokal untuk ketahanan pangan dan membantu kesejahteraan petani lokal.
“Ini kan udah ada proyeksinya, pemerintah mesti bisa mengantisipasi ini, (dengan cara) mendorong peningkatan produksi beras lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik, penyediaan subsidi pupuk dan benih yang efektif, serta pengelolaan irigasi yang lebih baik,” tandas Saadiah lewat keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (08/08/2024).
“Impor beras 5,17 juta ton kalau seandainya tercapai juga tentu Indonesia jadi negara importir beras terbesar di dunia”
Jika proyeksi itu benar terjadi, Saadiah khawatir akan impor beras 5,17 juta ton pada 2024 bakal menjadi rekor impor beras terbesar, melewati impor beras di tahun 1999 silam yang mencapai 4,75 juta ton.
“Impor beras 5,17 juta ton kalau seandainya tercapai juga tentu Indonesia jadi negara importir beras terbesar di dunia, mengalahkan negara tetangga Filipina yang rerata impor berasnya di kisaran 4 juta ton setiap tahun,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Saadiah menawarkan opsi diversifikasi sumber pangan, di mana tidak lagi bergantung pada satu jenis makanan atau komoditas pertanian tertentu, dalam hal ini beras.
“Seharusnya ini dijalankan dengan mengembangkan produksi dan konsumsi berbagai jenis makanan yang berbeda untuk memastikan keamanan pangan yang lebih baik juga mengurangi risiko terkait ketergantungan satu jenis sumber pangan,” ungkap politisi dari Dapil Maluku ini.
(Red/dpr.go.id)
