WARTAKINIAN.COM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI POLRI harus menjaga netralitas.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik dari tingkat pusat maupun daerah untuk bertidak profesional dan menjaga integritas pemilu. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan Pilkada yang damai, jujur dan adil.
Seperti yang dilansir dalam situs resmi kemendagri.go.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sangat bergantung pada kesatuan visi dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran terkait. Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas Pilkada dan mencegah timbulnya konflik.
“Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini,” jelas Mendagri pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).
Mendagri menyadari bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah. Karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis Pilkada.
“Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis,” ujarnya.
Mendagri juga menyarankan agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil. Ia mengingatkan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.
“Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini,” tegas Mendagri.
Di lain sisi, dia menegaskan, suksesnya Pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.
Mendagri mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.
“Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru [kasih tahu] aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah,” pesan Mendagri.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029, Dadan Jaenudin selaku masyarakat pemerhati demokrasi berharap KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya bisa menjaga integritasnya.
“Dalam pilkada saat ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya harus bisa menjaga integritasnya, semua kebijakan dan proses pemilu harus dilaksanakan mengacu dan patuh kepada perintah semua kebijakan dan proses pemilu harus dilaksanakan mengacu dan patuh kepada perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena hal atau adanya kepentingan lain,"ujarnya.
"Juga Jangan sampai pesta demokrasi dengan anggaran yang sangat besar ini, yang jelas menggunakan uang rakyat hanya dijadikan momentum mencari keuntungan untuk para elit politik dan oknum-oknum penyelenggara yang terkait tanpa manfaatnya untuk kemajuan masyarakat“, sambungnya.
Lanjut Dadan, “Maka dari itu saya sebagai masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berharap, semoga KPU dan Bawaslu bisa menjaga integritasnya, karna saat ini masyarakat sangat butuh demokrasi yang benar-benar demokrasi sebagaimana mestinya, semoga dengan berintegritas,"pungkasnya.
(Wawan)
