WARTAKINIAN.COM - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Banyumas, Dedi Supriyanto menyatakan tingginya angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Banyumas harus menjadi keprihatinan bersama para pemangku kebijakan.
Berdasarkan kondisi yang ada, perlu kiranya dilakukan langkah langkah konkrit penanganan hingga ke akar permasalahan. Selain itu, harus dilakukan evaluasi dan monitroing yang intensif agar program penanganan ini terukur dan terpantau tingkat keberhasilannya.
"Kedepan penting bagi pemerintah bersama stekholder dan seluruh elemen yang ada menguatkan regulasi yang ada dalam upaya meminimalisir angka anak tidak sekolah ini sekecil mungkin," ujarnya Selasa (19/11/2024).
Dengan regulasi yang baik akan menjadi payung hukum dalam melangkah, salah satunya adalah dukungan anggaran bagi terlaksananya program - program yang sudah disusun, katanya.
"Evidence based policy menjadi salah satu cara efektif menyelesaikan persoalan yang ada dalam jangka pendek maupun menengah. Perencanaan yang matang dengan melihat potensi perkembangan teknologi, SDM serta kompleksifitas persoalan dalam menentukan kebijakan kedepan menjadi kunci sukses sebuah regulasi di masa yang akan datang," imbuhnya.
Menurut politisi PKS ini mandatory spending untuk pendidikan adalah minimal 20% sesuai Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU No 20 thn 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Kabupaten Banyumas sudah memenuhi amanat ini.
"Oleh karenanya, perlu kita lihat lebih dalam, sudah seberapa jauh dan efektif kita dalam menggunakan anggaran tersebut. Jika memang kebutuhannya lebih dari itu, tentunya bisa diagendakan dalam pembahasan anggaran apakah memungkinkan untuk disesuaikan," pungkasnya. (Tanty).
