"Mana ada satu wartawan yang mendapatkan satu juta rupiah untuk tiap desa? Ini sangat tidak masuk akal. Jika ada 300 desa, berarti ada 300 juta rupiah yang disebutkan. Dari mana sumbernya? Apakah ada data atau bukti yang mendukung klaim ini?" ujar Sofie dalam keterangan resminya.
Sofie menegaskan bahwa sebagai seorang Menteri, setiap pernyataan yang dikeluarkan seharusnya berbasis pada data dan fakta yang jelas, bukan sekadar opini atau klaim tanpa dasar. "Jangan asal ngomong tanpa bukti. Kami sebagai wartawan bekerja berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau dugaan semata," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik, serta meminta pejabat publik lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan yang bisa menyinggung profesi wartawan yang selama ini berperan dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat.
"Menteri jangan melihat gajah di depan mata tak terlihat, sementara semut di seberang lautan terlihat. Contohnya yang lagi viral, Kades Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang diduga membuat surat HGB untuk pagar laut sepanjang 30,16 km. Tidak ada sedikitpun komentar dari Menteri, apalagi menginstruksikan APH untuk menangkap Kades tersebut," tambahnya.
"Sekali lagi, kalau memang ada datanya tentang nama oknum LSM dan wartawan yang terlibat, dan sudah valid hasil kroscek lapangan, kami dukung langkah Pak Menteri. Karena kami yang bekerja dengan benar dan berupaya menjaga marwah jurnalistik. Tapi kalau cuma omongan tanpa data, itu namanya hoaks. Sekelas Menteri, masa bicaranya seperti itu," tegas Sofie.
Pernyataan Menteri Desa PDT yang kontroversial tersebut kini menjadi sorotan publik, dan banyak pihak berharap agar ada klarifikasi lebih lanjut mengenai isu ini.
(red)
