WARTAKINIAN.COM - Organisasi Wahana lingkungan pendidikan dan sosial (WALPIS) mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Tasikmalaya terkait terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). WALPIS menilai bahwa insiden ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan proses pemilu yang seharusnya lebih optimal.
Ketua WALPIS Ryan Nurfallah menyatakan keprihatinannya atas banyaknya laporan ataupun banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai PSU yang terjadi setelah tahapan pemilu berlangsung. Organisasi ini meminta KPU dan Bawaslu untuk segera memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, ujarnya Jumat 28 maret 2025.
“Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan pertanggungjawaban mereka atas insiden PSU ini. Kejadian tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen dan pengawasan pemilu, yang seharusnya bisa dihindari dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Ketua WALPIS.
WALPIS juga mendesak kedua lembaga tersebut untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik terkait prosedur yang telah dijalankan serta evaluasi yang dilakukan setelah terjadinya PSU. Organisasi ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu,'tambahnya.
Ketua KPU kabupaten Tasikmalaya Ami Imron menilai bahwasanya kami sebagai penyelenggara pilkada dan sekarang terjadi PSU, Ini semua tidak mubadzir karena sudah sesuai, Dan tinggal meneruskan tahapan tahapan selanjutnya,'ucapnya.
Kami juga mengikuti aturan aturan yang sudah ditentukan oleh MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), ' singkatnya.
Ketua Walpis berharap agar KPU dan Bawaslu lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Dengan aturan yang berlaku,"tutupnya.
(WN)
